BAB 1. PENDAHULUAN Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang kaya, besar, dan beragam. Dalam berbahgai kelebihan yang dimiliki Indonesia tersebut ada kalanya menuai keuntungan ada kalanya menuai kekhawatiran. Hal tersebut dikarenakan sungguh besarnya bangsa Indonesia sehingga memunculkan ancaman-ancaman yang terduga maupun yang terduga. Dalam perjalanan suatu bangsa, sesuatu yang menjadi tujuan bersama adalah terwujudnya perkembangan bangsa menuju kemajuan yang sesungguhnya. Tentu saja hal tersebut bukanlah hanya keinginan yang sebatas anggan, perlu adanya suatu tatanan usaha mengiring dan sebagai tuntunan dalam menjalanklan mobilitas suatu bangasa, supaya selalu sesuai yang diharapkan dan memiliki dasar yang kuat demi menanggkis segala kemungkinan yang terjadi. Waktu demi waktu, perkembangan jaman tidak terbendung. Untuk mengikuti perkembangan tersebut haruslah memiliki daya untuk setara dengan arus perkemabangan serta memiliki kekuatan yang kokoh sebagai pertahanan kedaulatan. Dari uraian tersebut tergambarlah bahwa suatu negara memerlukan adanya suatu prosedural pemikiran yang mendalam untuk mencapai kemakmuran bangsa. Dan hal tersebut terwujudkan pada Politik dan Strategi Nasioanal. Politik dan Strategi Nasainal merupakan suatu tata cara melaksanakan politik/ kebijakan nasional[1] Anggraeni, 2014, yang tentusaja diselenggarakan oleh pemerintah negara untuk mendikte atau sebagai tuntunan dalam menjalankan kebijakan/ politik suatu negara, dan dalam hal ini menyangkut akan tuntunan pembangunan nasional dan pertahanan kesatuan bangsa. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian mendalam akan hal ini, mengingat hal ini adalah hal yang mendasar dalam perjalanan suatu bangsa. Sehingga perlu adanya perhatian denganya. Rumusan Masalah Rumusan masalah dari makalah ini adalah 1 Apa yang dimaksud dengan politik dan politik nasional? 2 Apa yang dimaksud dengan strategi dan strategi nasional? 3 Apa hakikikat dari Politik dan strategi nasional? 4 Bagaimanakah sejarah dari penyelenggaraan Polstranas di Indonesia? 5 Apa fungsi dan peran Polstranas bagi suatu negara dalam bidang pembangunan dan pertahanan kesatuan nasional? 6 Bagaimana peran warganegara dalam mewujudkan Polstranas? Tujuan dan Manfaat Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah 1 Mengetahui dan memahami akan pengertian politik dan politik nasional; 2 Mengetahui dan memahami pengertian strategi dan strategi nasional; 3 Mengetahui dan memahami hakikat hakikat dari Polstranas dan aspek-aspek didalamnya; 4 Mengetahui dan memahami sejarah dari penyelenggaraan Polstranas di Indonesia; 5 Mengetahui dan memahami fungsi dari Polstranas bagi suatu negara; 6 Mengetahui dan memahami peran warganegara dalam mewujudkan Polstranas. Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah 1 Dapat mengetahui lebih jauh akan pengertian politik dan politik nasional, serta pengertian strategi dan strategi nasional; 2 Dapat mengetahui lebih jauh akan hakikat serta aspek-aspek Polstranas dan fungsinya dalam suatu negara; 3 Dapat mengetahui lebih jauh akan perjalanan penyelenggaran Polstranas di Indonesia; 4 Dapat mengetahui lebih jauh bagaimana warganegara dapat memposisikan diri dalam peranya mewujudkan Polstranas. BAB 2. PEMBAHASAN Pengertian Politik dan Politik nasional Pengertian Politik Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia yang akar katanya adalah polis dan teia. Polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai makna kepentingan umum warga Negara suatu Negara. Dalam bahasa inggris, politics adalah suatu rangkaian asas prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuantertentu. Sedangkan policy yang dalam bahasa indonesi a diterjemahkan kebijakan adlah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapyang menjamin teraksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambilan kebijakan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki otoritas kekuasaan. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum public policies yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian politik membicarakan hal-hal yang berkenaan tentang Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi sumberdaya[2]. Arif Syahputra, 2014 Sistem politik adalah “suatu sistem yang mempunyai ruang lingkup dibidang politik, yang meliputi bagian/ lembaga yang berfungsi dibidang politik, kegiatanya berhubungan dengan kenegaraan/ pemerintah”; yaitu semua kegiatan yang meliputi penentuan suatu kebijakan umum public policy dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Struktur politik merupakan suatu “keseluruhan dari pengelompokan yang timbul dari masyarakat, baik berupa lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan yang otoritatif dan mengikat masyarakat. Proses politik adalah suatu interaksi saling pengaruh dan memengaruhi antara bentuk struktur/ lembaga dalam masyarakat yang keseluruhanya supra dan infrastruktur yang merupakan struktur politik yang masing-masing melaksanakan fungsi “in-put” dan “Out-put”[3]. Diky Aprianto, 2014 Pengertian Politik Menurut Para Ahli 1. Rod Hague Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. 2. Andrew Heywood Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. 3. Carl Schmidt 4. Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak. 5. Litre Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur Negara 6. Robert Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia 7. Ibnu Aqil Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah 8. Harold D. Laswell dan A. Kaplan Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan.” 9. Robson Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian sarjana ilmu politik, tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu[4]. Diky Aprianto, 2014 Pengertian Politik Nasional Pengertian dari politik nasional adalah - Azas, - Haluan, - Usaha, - Kebijaksanaa. Dari pada Negara tentang pembinaan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian, serta penggunaan secara totalitas dari potensia maupun yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional memberikan garis-garis usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dalam perumusannya dibedakan atas jangka panjang dan jangka pendek. Politik nasional meliputi antara lain Politik dalam Negeri diarahkan kepada mengangkat, meninggikan dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia. Politik Ekonomi bersifat swasembada/swadaya dengan tidak mengisolasi diri, tetapi diarahkan kepada peninggian taraf hidup dan daya kreasi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Politik Luar Negeri bersifat bebas dan aktif, anti imperialism dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik Hankam bersifat defensive aktiv dan diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan Negara serta nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan[5]. Hilda Susanti, 2014 Pengertian Strategi dan Strategi Nasional Pengertian Strategi Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut[6]. Diky Aprianto, 2014 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mecapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmumenggunakan dan mengembangkan kekuatan ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya[7]. Diky Aprianto, 2014 Pengertian Strategi nasional Strategi berasal dari kata yunani “strategi” yang artinya “the art of the general”. Jauh sebelum abad ke-19 nampak, bahwa kemenangan suatu bangsa atas peperangan banyak tergantung pada adanya panglima-panglima yang ulun dan bijaksana. Menurut bebrapa ahli arti strategi yaitu 1. Anthony Henry Yominy 1779-1869 menyatakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan perang diatas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi 2. Karl Von Clausewitz 1780-1831 menyatakan bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. 3. Liddle Heart menyatakan bahwa strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan dalam bidang militer memperoleh perhatian pula oleh bidang-bidang lain dan menimbulkan suatu pengertian baru yang jauh lebih luas. Strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional POLEKSOSBUDHANKAM baik dalam masa damai, maupun dalam masa perang. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Politik Nasional. Dengan demikian, maka strategi nasional sebagai rancangan dan laksana harus kenyal, dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan disamping nilai seni[8]. Hilda Susanti, 2014 Hakikat Polstranas dan aspek-aspek didalamnya Dasar Pemikiran Polstranas Dasar penyusunan Polstranasadalah bersumber kepada geopolitik Indonesia, geostrategi indonesia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan tata bina nasional. a. Geopolitik Indonesia Geopolitik memberi arah kepada suatu pola tertentu bagi tujuan negara Republik Indonesia dan aspirasi serta motivasi bangsa Indonesia. Geopolitik harus dijiwai falsafah Pancasila, karena pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut akan mengarahkan geopolitik Indonesia tersebut akan kepada pencapaian kepentingan-kepentingan nasional[9]. Diky Aprianto, 2014 Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi politik political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi geographical politic, disingkat Geopolitik. Ratzel mengemukakan bahwa geopolitik merupakan kekuatan total suatu negara untuk mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Secara sederhana geopolitik tadi dapat didefinisikan sebagai “Ilmu yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional”. Sedangkan geografi politik sendiri mengandung pengertian sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik serta geografi dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah penerapan geografi politik ke dalam praktik politik negara. Teori-teori Geopolitik Teori-teori geopolitik terus berkembang sesuai dengan sejarah dan tingkat kemajuan manusia dan bangsa-bangsa. Secara garis besar maka teori-teori itu dapat dirangkum dan dikelompokkan kedalam teori-teori dasar geopolitik meliputi 1. Teori-teori Negara Organisme Teori ini menjelaskan dan menguraikan tentang “Negara organisme” dan “ruang” sesuai apa yang telah diajarkan oleh Frederick Ratzel 1844-1904. Teori ini berpendapat bahwa negara itu merupakan suatu organisme yang mengalami suatu siklus hidup yaitu lahir, tumbuh, dan berkembang serta mencapai puncaknya titik optimum, kemudian menyusut dan mati. Demikian pula Rudolf Kjellen1864-1922 mengembangkan pendapat bahwa negara bukan hanya merupakan organisme hidup tapi juga memiliki berbagai kapasitas intelektual. Selanjutnya Karl Houshoffer 1869-1946 mengembangkan teori lebensraum dan autarki yang selanjutnya diintegrasikan dan dituangkan ke dalam teori “satuan wilayah” atau dikenal dengan teori Pan Region. Teori dasar negara organisme ini akhirnya menimbulkan wawasan-wawasan atau paham geopolitik yang dianut banyak orang dan berkembang menjadi paham geopolitik atau wawasan nasional suatu bangsa atau suatu negara. 2. Teori Dasar Geostrategik Global Teori dasar geostrategik global adalah teori geopolitik yang bertumpu kepada konsep-konsep kekuatan dimana kekuasaan di dunia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau ruang dimana suatu bangsa atau masyarakat berada, teori ini menganalisis pengaruh ruang terhadap cara berpikir dan bertindak suatu bangsa. Cara pandang teori dasar geostrategik global, meliputi Wawasan atau paham geopolitik kontinental/buana. Tokoh yang mengembangkan paham geopolitik ini antara lain Sir Halford Mackinder 1861-1947 dengan teori “pulau dan lautan dunia” nya. Wawasan atau paham geopolitik kekuatan laut/sea power/kelautan. Paham ini dikembangkan terutama oleh Alfred Thayer Mahan 1840-1914. Teorinya mengatakan bahwa kekuatan laut dipengaruhi oleh letak geografi bentuk bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak bangsa, dan sifat pemerintahan. Wawasan atau paham geopolitik tanah pinggiran atau rimland. Teori dari Nicholas J. Spykman ini menolak teori kekuatan daerah jantung, namun menyatakan siapa menguasai rimland akan memerintah Eurasia, dan siapa yang dapat menguasai Eurasia akan menguasai nasib masa depan dunia. Wawasan atau paham geopolitik kedirgantaraan atau penguasaan udara. Paham ini dikembangkan oleh tokoh Guilio Douchet1869-1930, William Mitchel1879-1946, dan Alexander de Seversky 1894-1950, dimana pandangannya adalah bahwa “nasib hari depan terletak di udara” dan perlu adanya kemampuan keunggulan udara mutlak dan bukan hanya supremasi udara lokal atau sementara[10]. Putri Khodijatun Ni’mah, 2014 b. Geostrategi Indonesia Di Indonesia, Geostrategi diartikan sebagai sebuah metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Geostrategi di Indonesia memberikan arah tentang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945[11]. Arif Syahputra, 2014 Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kotaraja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan. Dan akhirnya, setelah pengakuan kemerdekaan 1950 garis pembangunan politik berupa “ Nation and character and building “ yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Tahapan geostrategi Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SESKOAD Bandung tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Pada tahun 1965-an Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pada era itu konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan menjaga indentitas kelangsungan serta integritas nasional. Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Tujuan geostrategi 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. 2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam a. Menegakkan hukum dan ketertiban law and order b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran welfare and prosperity c. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan defense and prosperity d. Terwujudnya keadilan hukum & keadilan sosial yuridical justice & social justice e. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri freedom of the people Ketahanan Nasional ditinjau secara antropologis mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan kemampuan manusia untuk tetap memperjuangkan kehidupannya. Rumusan ketahanan nasional sebagaimana disusun oleh Lemhanas Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek, kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Latar Belakang Ketahanan Nasional Indonesia Letak kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala, memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan Bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di dunia untuk memperebutkan dan menguasainya. Asas-asas Tannas Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara yang terdiri dari 1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan 2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu 3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar 4. Asas Kekeluargaan. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia 1. Mandiri Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekutan sendiri. 2. Dinamis Ketahanan nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat dan menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. 3. Wibawa Makin tinggi tingkat ketahan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan Kerjasama Jadi, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar grand strategy maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim maritime power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. c. Wawasan Nusantara Wawasan nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia dimana diperlukan keserasian antara wawasan buana, wawsan bahari, dengan wawasan dirgantara sebagai pengejawantahan segala dorongan motives dan rangsangan drives di dalam usaha mencapaiaspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia yang memungkinkan penitikberatan pengambeg paramartaan pembinaan dan penggunaan di antara tiga wawasan tersebut, sehingga daya dan hasil guna secara nasional maupun kematraan dapat dipertinggi mengingat kondisi ruang dan waktu. Berdasarkan wawasan nasional itulah maka geostrategi harus dapat kita rumuskan, suatu geosentris nasional yang di dalamnya secara tegas merumuskan kepentingan-kepentingan nasional utama the national interest yang merupakan suatu infrastruktur bagi penentuan politik dan strategi nasional serta seni operasi, taktik, dan teknik selanjutnya[12]. Diky, 2014 Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau – pulau, dan “antara” yang berarti diapit di antara dua hal dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia. 1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya a. Wilayah geografi. Asas Kepulauan archipelagic principle. Kepulauan Indonesia. Konsep tentang Wilayah Lautan. Karakteristik Wilayah Nusantara. b. Geopolitik dan Geostrategi. Geopolitik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nusantara. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek . Aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. 2. Kedudukan, Fungsi Dan Tujuan Wawasan Nusantara a. Kedudukan. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita- cita dan tujuan nasional. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut 1 Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil. 2 Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3 Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. 4 Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. b. Fungsi Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Tujuan Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa,atau daerah. d. Ketahanan Nasional Ketahanan nasional suatu negara adalah syarat mutlak untuk dapat survive dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar. Hanya dengan ketahanan nasional suatu bangsa atau suatu negara akan mampu menghadapi bahaya-bahaya tersebut[13]. Diky Aprianto, 2014 1 Latar Belakang Ketahanan Nasional Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Meskipun demikian, bangsa dan Negara Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan terhadap ancaman dari luar antara lain agresi militer Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintah dengan menumpas gerakan separatis, pemberontakan PKI, DI/TII bahkan merebut kembali Irian Jaya. Dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh Negara – Negara besar dan adikuasa. Hal tersebut secara langsung mampu tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan mempengaruhi, bahkan membahayakan, kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan Negara yang merdeka,bersatu, dan berdaulat. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Dalam rangka eksistensi bangsa dan Negara di masa kini dan di masa yang akan dating, Bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Republik Indonesia bukanlah Negara kesatuan yang penyelenggaraannya didasarkan atas kekuasaan semata sehingga menciptakan system dan pola kehidupan politik yang totaliter, melainkan Negara hokum. Di dalam Negara hokum, penyelenggaraan kekuasaan dibenarkan dan diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum sebagai pranata social disusun bukan untuk kepentingan golongan atau perorangan, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa sehingga dapat menjaga ketertiban seluruh masyarakat. Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki UUD 1945 sebagai konstitusinya. Dalam semangat konstitusi tersebut, kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolute atau tidak terbatas. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di tuangkan lebih lanjut ke dalam kelembagaan tinggi Negara dan tata kelembagaan Negara bersifat demokratis. Sifat ini tercermin dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dan mengacu kepada kepentingan serta aspirasi rakyat. Dengan demikian kondisi Kehidupan Nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang di dasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 Pegertian Ketahanan Nasional Indonesia Rumusan Ketahanan Nasional yang baku sangat diperlukan dalam menghadapidinamika perkembangan dunia dari masa kemasa. Rumusan ketahanan Nasional sebagai dasar penerapan harus mempunyai pengertian baku agar semuawarga negar mengerti serta pengertian baku yang diperlukan adalah Ketahanan Nasional Tannas Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesiayang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Tannas berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dating dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. 3 Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia Konsepsi ketahan nasional Tannas Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasioanal melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan pancasila, UUD1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain konsepsi ketahanan Nasional Pancasila merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat di gambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai – nilai nasionalnya demi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sdangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai – nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. 4 Asas-asas ketahanan nasional Asas Ketahanan Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari 1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan Kesejahteraan dan kemakmuran dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasuional itu sendiri. Kesejahtrean maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apa pun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional. 2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu komprehensif intergral. 3. Asas Mawas ke Dalam da Mawas ke Luar Sistem kehidupan naasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. a. Mawas ke Dalam Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. b. Mawas ke Luar Mawas Ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. 4. Asas Kekeluargaan Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembangkan menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. 5. Sifat – sifat Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional memiliki sifat – sifat yang terbentuk dari nilai – nilai yang terkandung dalam landasan dan asas – asas ketahanan nasional yaitu 1. Mandiri Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian idenpendency ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global interdependent. 2. Dinamis Ketahanan Nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, Negara serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara lanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan keseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan Kerjasama Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan atagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuata fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan, moral dan kepribadian bangsa[14]. Putri Khodijatun Ni’mah, 2014 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Politik Strategi Nasional Perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan di menangkan tidak atas dasar kekuatan senjata seimbang dan serasi antara unsure inteligensi kekuatan jiwa bangsaindonesia di satu pihak, yang di dalam perjuangan fisik dapat mempersatukan rakyat lebih dari buah pulau menjadi satu masa melawan belanda, dengan unsur kekerasan, yaitu militer dan rakyat yang militant di lain pihak, menghasilan kemenangan yang gilang-gilang dalam waktu hanya 5 tahun saja. Karena cetusan kalbu bangsa Indonesia tersebut banyak bangsa terjajahberani mengadakan perjuangan terhadap penjajahan mereka masing-masing untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia sejak awalnya sudah berazas Revolution of Human Conscience. Dengan demikian maka perjuangan bangsa Indonesia adalah prabawa dari azas geopolitik, satu panggilan untuk menyebarkan benih yang sudah lama terpendam, yaitu benih human conscienceness, benih fitrah khas umat manusia. Suatu perjuangan sebagai pancaran Amanat Penderitaan Rakyat, bahkan amanat penderitaan umat manusia, akibat penjajahan, penindasan dan pengisapan, mengakibatkan perjuangan Indonesia bercorak aneka muka dan merupakan perjuangan umat manusia dan atau perjuangan dunia, yang bercita-cita tinggi, yaitu pembentukan suatu Dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme di dalam segala bentuk dan manifestasinya menuju perdamaian dunia sempurna abadi. Perjuangan berdasarkan pancasila sebagai azas bangsa Indonesia, melandasi bukan saja pelaksanaan perjuanganya, melainkan juga penemuan kembali integritas bangsa Indonesia dan merupakan kekuatan pendorong penyebaran ideologi pancasila. Di tinjau dari sejarah dan dari letak geografi, jiwa manusia yang hidup di atasnya dan lingkungan, timbullah beberapa faktor yang merupakan potensi atau kekuatan yang di gunakan untuk merealisasikan perjuangan tersebut maupun adanya masalah-masalah atau problem yang harus di hadapi sebagai hakekat ancaman. Potensi serta masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional, yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, Hankam, dan hekekat ancaman. a. Ideologi dan Politik Potensi ideologi dan politik di himpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih di jajah guna mencapai kemerdekaannya. Mengadakan kerja sama regional serta membentuk dan mewujudkan kesetabilan di wilayah Asia Tenggara dan mengusahakan adanya kerja sama internasional dalam rangka perjuangan dalam menghapuskan imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan dari mana pun datangnya, keseluruhan itu tidak terlepas terhadap penggabdian untuk kepentingan nasional. b. Ekonomi Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Jumlah penduduk Indonesia secara cepat berkembang, dapat di dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa Indonesia menjadi kekuatan yang perlu di perhitungkan adalah baik jiwa di kembangkan bakat dan kemampuan di bidang ekonomi yang di wariskan kepada kita. Secara fisik Indonesia menduduki posisi silang antara 2 dua benua dan 2 dua samudra. Posisi silang Indonesia itu tidak hanya bersifat fisik saja. Tetapi saja mempunyai pengaruh terhadap ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, dan demografi, di mana penduduk terdapat di antara Negara yang berpendudukan minus di selatan Australia dan penduduk yang besar di utara RRC. c. Sosial Budaya Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan dialek serta beraneka warna tradisi atau adat-istiadat, mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru ke-Bhinneka Tunggal Ika-an inilah merupakan kekuatan kita, karena ruang hidup lebensraum yang sama dan persamaan juga di dalam penderitaan serta penanggungan. Bahaya pemecahan mudah sekali timbul, sukuisme dan rasialisme merupakan tantangan dan ancaman laten. Oleh sebab itu segala daya dan dana harus di kerahkan dan di manfaatkan untuk kepentingan preservation of national unity. Ke- Bhennika Tunggal Ika-an merupakan pengikat persatuan ampuh. d. Hankam Perjuangan Indonesia sekaligus telah melahirkan Negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari kandungan rakyat yang terus-menerus di bimbingkan dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara kronologis pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap untuk walaupun telah menghadapi segala macam kekuatan sosial dalam perjuangan Indonesia serta memiliki potensi yang di sebut sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta SISHANKAMRATA. Landasan Politik dan Strategi Nasional Dari uraian di atas dapat diansumsikan bahwa Politik Nasional merupakan asas, haluan uasaha dan kebijaksanaan negara dalam pembinaan dan penggunaan totalitas potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional merupakan “tata cara” pelaksanaan politik nasional tersebut. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka dilakukan pembangunan nasional di segala aspek kehidupan bangsa dengan menggunakan totalitas potensi dan kekuatan nasional. Dalam pembangunan nasional tersebut Polstranas berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah haluan pola umum dan tata cara pelaksanaanya. Wujudnya adalah Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat[15]. Anggraeni, 2014 Sejarah Penyelenggaraan Polstranas di Indonesia Penyusun Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan UUD 1945 pasal 3, sebelum diamandemen, yaitu MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari haluan negara. Implementasi Politik dan Strategi Nasional sebagai dasar pembangunan nasional tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara GBHN yang ditetapkan oleh MPR. GBHN merupakan program pembangunan di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. GBHN memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar mewujudkan keadaan dan mampu memberikan gambaran masa depan yang diinginkan. GBHN merupakan rencana pembangunna lima tahun. Pembangunan nasional merupakan usaha kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan mengacu pada paradigma nasional dan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, seperti mengikuti wajib belajar, membayar pajak, taat aturan dan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban. Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin pada seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan yang bersifat lahiriah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia, misalnya sandang, pangan, papan, pabrik, perkantoran, sarana dan prasarana transportasi; sedangkan yang bersifat batiniah untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan. Peristiwa reformasi yang berdampak pada pelaksanaan sidang istimewa MPR tahun 1998 antara lain menghasilkan Tap MPR Nomor X 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang intinya adalah pelaksanaan pemilun ulang. Sidang umum MPR 1999, antara lain menghasilkan Tap MPR Nomor IV 1999 tentang GBHN 1999-2004. Politik dan strategi nasional pasca pemilihan presiden langsung 2005 dijabarkan dari visi dan misi presiden terpilih. Amandemen UUD 1945 pasal 3, GBHN tidak lagi tercantum dalam tugas MPR, hal ini berkaitan dengan Kekuasaan Pemerintah Negara khususnya pasal 6A ayat 1 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap rencana pembangunan. Politik dan strategi nasiuonal diwujudkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN. Sistem Perencanaan Pembangunna untuk menghasilkan Rencana Pembangunna Jangka Panjang RPJP Pusat dan Daerah. RPJP adalah dokumen 20-tahunan, sedangkan RPJM menengah, dokumen 5 tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang kemudian disebut Rencana Kerja Pemerintah RKP Pusat dan Daerah adalah dokumen 1 tahun. Pembangunna Nasional diselkenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. SPPN dibuat untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar fungsi pemerintah, dan antar pusat-daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelkasanaan, dan pengawasan; mengoptiomalkan paertisipasi masayarakat; menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. SPPN mencakup perencanaan makro pemerintah yang disusun terpadu oleh lembaga pusat dan pemerintah daerah, dengan menghasilkan RPJP, RPJM, dan RPT/RKP. RPJP merupakan jabaran tujuan nasional yang tercamtum dalam pembukaan UUD 1945. RPJM merupakan jabaran visi, misi presiden yang disusun berdasarkan RPJP. RKP merupakan jabaran RPJP, yang mencakup prioritas pembangunan, rancangan, kerangka ekonomi macro, program kementrian, kewilayahan; dalam bentuk regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP telah ditetapkan dengan UURI No. 17 Tahun 2007. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2004-2009. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu yang dilaksanakan secara langsung tahun 2004, yang juga adalah pedoman bagi kementrian/ lembaga, pemerintahan daerah, pemerintahan dalam menyusun RKP. Implementasi Politik dan Strategi Nasional dari waktu kewaktu a. tahun 1945-1966 Sejak berdirinya NKRI, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasional sampai tahun 1966 dengan visi National and Character Building. Tujuanya; menanamkan dan menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, dan keyakinan akan ideologi Pancasila serta rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Politik dan Strategi Nasional disusun oleh MPR dengan mengacu pada UUD 1945 sebelum amandemen pasal 3, yang menyatakan MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dalam penjelasanya dinyatakan bahwa mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dicapai pada kemudian hari. Tahap awal Orde Baru, yaitu 1961-1966 masih melanjutkan Orde Lama dengan visi yang sama. b. GBHN 1966 Pada periode ini dilaksanakan Sidang Umum MPRS, yaitu 1966, 1967, 1968. Sidang pertama yang menghasilkan 24 ketetapan, yaitu ketetapan MPR S Nomor IX sampai XXXII Walaupun ketetapan tersebut tidak dengan menyerahkan GBHN tetapi merupakan haluan yang hendak dicapai. Pada sidang MPRS 1968 ditetapkan Soeharto sebagai Presiden RI, sampai terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum pemilu. Sidang ini menetapkan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita dan pelaksanaan pemilu paling lambat 5 juli 1971. c. GBHN 1973 GBHN 1973 mengandung pengertian haluan negara dalam garis-garis besar yang pada hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan MPR, yang merupakan rangkaian program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional GBHN dijelaskan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang PJP, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Pelita kedua. Naskah GBHN 1973 terdiri atas Bab I Pendahuluan yang memuat pengertian, maksud dan tujuan, landasan, pokok-pokok penyusunan dan penuangan GBHN, dan pelaksanaan; Bab II Pola Pembangunan Nasional, meliputi Tujuan Pembangunan Nasional, Landasan Pembangunan Nasional, asas-asas Pembangunan Nasional, Modal Dasar dan Faktor Dominan, dan Wawasan Nusantara. Bab III Pola Umum PJP 25-30 tahun, meliputi sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sosial budaya, politik, pertahanan keamanan. Bab IV Pola Umum Pelita, mencakup pendahuluan, tujuan, prioritas, arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sosial budaya, politik; aparatur pemerintahan; hukum; dan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dan pelaksanaan pelita kedua. d. GBHN 1978 Pada GBHN 1978 terdapat penambahan substansional pada pola dasar pembangunan nasional, yaitu 1. Asas GBHN 1973, yaitu asas keimanan dan ketakwan, asas manfaat, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas keseimbangan; ditambah dua asas yaitu asas hukum dan asas kemandirian, dari pada GBHN 1993 bertambah lagi dengan asas kejuangan, asas ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh asas menjadi 9. 2. Modal Dasar GBHN 1973 adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah nusantara, kekayaan alam, penduduk, rohaniah dan mental, budaya bangsa, potensi dan kekuatan efektif bangsa antara lain Golongan Karya, ditambah ABRI sebagai pertahanan keamanan. 3. Faktor Dominan GBHN 1973 adalah kependudukan dan sosial budaya, wilayah, sumber daya alam, kualitas manusia Indonesia, disiplin nasional, manajemen nasional, perkembangan nasional, kemungkinan pembangunan. 4. Konsepsi Ketahanan Nasional disamping konsep Wawasan Nusantara sebagai acuan pembangunan nasional. Dalam GBHN 1978 ditekankan akan pentingnya upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pembangunan politik untuk kesadaran berbangsa dan bernegara serta mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, menciptakan suasana kemasyarakatan, koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha. e. GBHN 1983 Pada era ini tidak terdapat perubahan atau penambahan, hanya terdapat penekanan kembali untuk mempercepat sasaran pembangunan jangka panjang PJP dengan kekuatan sendiri yang berlandaskan Pancasila. Kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dengan diterimanya dan disepakatinya Pancasila sebagai satu-satunya asas. f. GBHN 1988 Yang terpenting dalam GBHN 1988 adalah dirumuskanya PJP kedua, karena menjelang Pelita kelima PJP kedua harus telah dirumuskan, dan penekanan kembali pembangunan sebagai bentuk pengamalan Pancasila. g. GBHN 1993 seperti yang terdahulu; Presiden Suharto terpilih kembali menjadi presiden periode 1988-1993, manugasi Mahmud Soebarkah, Sekretaris Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Wanhamkamnas menyusun bahan GBHN 1993; dengan memperhatikan a. PJP I akan berakhir; b. PJP II akan dimulai; c. PJP II yang dimulai pada akhir Pelita ke-6 merupakan proses Tingal Landas sekaligus sebagai Kebangkitan Nasional II. Makna pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yaitu meletakkan landasan spiritual; moral dan etik yang kukuh, meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban atas warganegara, memperkuat rasa kesetiakawanan dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila, dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju, pembangunan dari/oleh/untuk rakyat yang meliputi aspek politik; ekonomi; sosial budaya; pertahanan keamanan, menghendaki keselarasan hubungan dengan Tuhanya antara sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintahan wajib mengarahkan; membimbing; serta menciptakan suasana yang menunjang, pendayagunaan seluruh sumberdaya nasional. Tujuan pembangunan nasional ialah mewuijudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sepiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersama, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkunagn pergaulan dunia yang merdeka, bermartabat, tertib, dan damai. h. GBHN 1999-2004 1. Dasar poemikiran Pembangunan nasional yang selama ini dilakukan lebih berpusat pada pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan pembangunan di bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sehingga terjadi krisis ekonomi, maka reformasi di segala Bidang dilaksanakan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan dengan paradigm baru di Indonesia masa depan yang berwawasan kelautan. 2. Kondisi Umum NKRI yang merupakan dasar pembangunan nasional, telah kukuh tetapi masih ada ancaman, hambatan, dan gangguan berupa kemajemukan dan sentralisai otoritas berpotensi terjadinya disintergrasi bangsa. System “absolute” dan kekuasaan presiden berlebihan melahirkan budaya korupsi, kolusi, nepotisme sehingga terjadi krisis multidimensional seluruh aspek kehidupan. Ketidak pekaan pemerintah terhadap situasi kondisi dan situasi Negara membangkitkan gerakan reformasi yang telah mendorong terjadinya kemajuan dibidang politik, penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peranmasyarakat disertai pengurangan dominasi pemerintah. Selain itu ancaman disintegrasi di bebagai daerah seperti Maluku, Aceh, Irian jaya merupakan ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu segera dikoreksi. Di bidang hukum terjadi kontroversial, produk hukum dan perangkatnya menunjukkan peningkatan tetapi kesadaran hukum melemah sehingga supremasi hukum tidak terlaksana dengan benar. Tekad membarantas segala penyelewengan belum diikutu dengan langkah nyata karena proses peradilan yang mandul sehingga terjadi krisis hukum. Hukum juga melaksanakan HAM sehingga terjadi diskriminasi, kekerasan, dan kesewenangan-wenangan. Tingakat kepercayaan terhadap TNI dan POLRI berkurang karena digunakan sebagai alat kekuasaan, gangguan keamanan, dan ketertiban serta pelanggaran HAM meningkat. System ekonomi yang terpusat menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, anatara daerah, antar pelaku ekonomi, antar golongan sehingga memunculkan monopoli ekonomi oleh tangan sekelompok kecil masyarakat. Pengangguran semakin meningkat dan meluas berdampak pada keamanan dan ketertiban, kesehatan yang dapat menurun dan kualitas fisik dan intelektual manusia Indonesia. Sementara pemanfaat sumber daya alam tidak terkendali berakibat pada merusak lingkungan. Pendidikan kurang berorientasi pada akhlak dan moralitas sehingga masyarakat kurang memiliki toleransi dan kebersamaan. Pengembangan IPTEK belum dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan. Kehidupan agama juga belum memberikan jaminan peningkatan kualitas iman dan takwa sehingga merebak penyakit sosial. Peranan perempuan masih koordinatif dan kualitas serta peranan generasi muda menurun. Luasnya lingkup pembangunan daerah, membuat otonom daerah belum didukung oleh kemampuan SDM yang memadai. Dan posisi tawar politik luar negeri Indonesia sangat lemah. Kondisi umum Indonesia menunjukkan kecenderungan kualitas kehidupan dan jatidiri bangsa menurun. Untuk itulah bangsa Indonesia, terutama pemerintah, elite politik, dan pemuka masyarakat bersatu dan bekerja keras melkasanakan reformasi untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahtreaan bangsa Indonesia. 3. Visi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkadilan, berdaya asing, maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, kesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. 4. Misi Untuk mewudjkan visi bangsa Indonesia masa depan, ditetapkan misi sebagai berikut a. Pengamalan pancasilasecara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Penegakan kedaultan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara; c. Peningkatan pengamalan agama; d. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat; e. Perwujudan system hukum nasional yang menjamin tegaknya suprermasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran; f. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menegah, dan koperasi dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berasas pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif , dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi; h. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah NKRI; i. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta member perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan; j. Perwujudan system dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawsan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia; k. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalammenghadapi perkembangan global; l. Perwujudan aparatur Negara yang berfungsi melayani masyarakat professional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.[16] Diky Aprianto, 2014 Fungsi, peranan dan sasaran Poltranas bagi suatu negara serta penerapanya dalam pembangunan nasional dan pertahanan nasional Fungsi Polstranas Dalam sajian yang telah tertera diatas, dapat ditemukan garis besar kegunan dari Polstranas bagi suatu negara, anatara lain 1. Polstranas mengantisipasi tantangan awal orde reformasi GBHN no II/MPR/1998, disiapkan oleh orde baru untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan zaman lima tahun ke depan. Tuntutan reformasi yang bergema sejak awal orde reformasi sebenernya gejala-gejalanya secara langsung atau tidak langsung diidentifikasikan dalam GBHN 1998. GBHN 1998 bersama-sama dengan TAP-TAP MPR lainnya sebagai perwujudan polstranas pada orde baru dengan TAP-TAP hasil siding istimewa MPR tahun 1998 dicabut dan / atau diubah / disempurnakan TAP – TAP MPR yang dicabut 1. TAP MPR no. IV/MPR/1983 tentang Referendum 2. TAP MPR no. II/MPR/1998 tentang GBHN 3. TAP MPR No. V/MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden/mandataris MPR dalam rangka penyuksesan dan pengamanan nasional sebagai pengamanan pancasila. 4. TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan PANCASILA dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara. TAP – TAP MPR baru sebagai pengganti atau perubahan dan pengaturan baru sesuai dengan tuntutan cita-cita perjuangan Reformasi 1. TAP MPR No. XV/

Yaituberupa pengertian dari Politik Negara, Kekuasaan, Pengambil Keputusan, Kebijakan Umum, Distribusi Kekuasaan, Strategi, Strategi Nasional, dan Dasar Pemikiran Penyusunan Polstranas. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan wawasan mengenai Politik dan Strategi Nasional kepada para pembaca.

Apakah Negara Luar Dapat Mempengaruhi Polstranas. Tugas Ke Mata Kuliah Nama NIM Jurusan UPBJJ. Itu adalah salah satu contoh bahwa negara luar dapat mempengaruhi polstranas. Ya negara luar dapat mempengaruhi polstranas. Politik nasional mencakup politik dalam negeri politik ekonomi politik pertahanan dan keamanan. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero From More related 300 Gram Berapa Sendok - Background Anak Tk Kartun - Anggota Badan Bahasa Inggris - 3 Ciri Ciri Teks Laporan - Pengertian Politik Strategi dan Polstranas. Misalakan dengan banyaknya produk luar yang masuk ke dalam negeri ini membuat pemerintah harus bisa memutar otak untuk menstabilkan ekonomi indonesia agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar. Ya dapat mempengaruhi contohnya dalam bidang sosial budaya pengaruh kebudayaan barat yang sangat kuat di Indonesia dapat membuat generasi bangsa menjadi kebarat-baratan dan bisa membuat lupa terhadap jati dirinya sebagai bangsa Indonesia jika tidak bisa memfilternya dengan baik. Itu adalah salah satu contoh bahwa negara luar dapat mempengaruhi polstranas. Pengertian Politik Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeai. Contohnya dengan banyaknya produk buatan negara luar yang masuk ke Indonesia dan diminati oleh masyarakat. Tugas Ke Mata Kuliah Nama NIM Jurusan UPBJJ. Ketika pemerintahan Jokowi berusaha melaksanakan program suku bunga murah agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjamanterutama modal usahadapat mengakses dan tidak terlalu dibebani bunga yang tinggi. Bentuk ancaman seperti apa yang dihadapi oleh sebuah negara tentu akan mempengaruhi seperti apa politik strategi nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Ya mempengaruhi contoh dalam bidang ekonomi Tentu saja negara lain dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional. Contohnya dengan banyaknya produk buatan negara luar yang masuk ke Indonesia dan diminati oleh masyarakat. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Politeai berasal dari katapolis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu negara dan teai yang berarti urusan. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Apakah negara luar dapat mempengaruhi Polstranas kalo ada contohkan dan jelaskan. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONALPolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiriberdiri sendiri negara sedangkan taia berarti urusan. Tugas 2 Pkn Docx Nama Okta Puspita Sari Nim 031203975 Upbjj Bandar Lampung Tugas 2 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia yang akar katanya adalah polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri yaitu Negara dan teia berarti urusan. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Pada saat ini negara luar dapat mempengaruhi Poltranas karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat tinggi dan memungkinkan aksesnya informasi apapun secara cepat. Tugas 2 Docx 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Dan Tujuan Bangsa Untuk Mewujudkan Dan Menjalankan Course Hero Source Tentu pemerintah harus memikirkan strategi guna meningkatkan daya jual produk-produk dalam negeri. Politik Dan Strategi Nasional Pkn Makalah Source Kata Politik secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Politik Strategi Nasional Politik Strategi Nasional Sesuai Dengan Source Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu politics dan policy menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Jawaban Tugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan Docx Tugas 2 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Dan Tujuan Course Hero Source Ya mempengaruhi contoh dalam bidang ekonomi Tentu saja negara lain dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional. Tugas 2 Docx 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Dan Tujuan Bangsa Untuk Mewujudkan Dan Menjalankan Course Hero Source Ketika pemerintahan Jokowi berusaha melaksanakan program suku bunga murah agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjamanterutama modal usahadapat mengakses dan tidak terlalu dibebani bunga yang tinggi. Tugas 2 Pendidikan Kewarganegraan Nama Ade Irsan Nim 030673623 Upbjj Samarinda Tugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan 1 Mengapa Polstranas Merupakan Course Hero Source Bentuk ancaman seperti apa yang dihadapi oleh sebuah negara tentu akan mempengaruhi seperti apa politik strategi nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Politik Strategi Nasional Politik Strategi Nasional Sesuai Dengan Source Apakah negara luar dapat mempengaruhi Polstranas kalo ada contohkan dan jelaskan. Jawaban Tugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan Docx Tugas 2 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Dan Tujuan Course Hero Source Contohnya dengan banyaknya produk buatan negara luar yang masuk ke Indonesia dan diminati oleh masyarakat. Jawaban Tugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan Docx Tugas 2 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Dan Tujuan Course Hero Source Ketika pemerintahan Jokowi berusaha melaksanakan program suku bunga murah agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjamanterutama modal usahadapat mengakses dan tidak terlalu dibebani bunga yang tinggi. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Misalakan dengan banyaknya produk luar yang masuk ke dalam negeri ini membuat pemerintah harus bisa memutar otak untuk menstabilkan ekonomi indonesia agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar. Tugas 2 Pkn Docx Nama Okta Puspita Sari Nim 031203975 Upbjj Bandar Lampung Tugas 2 1 Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Pada saat ini negara luar dapat mempengaruhi Poltranas karena perkembangan teknologi dan informasi yang sangat tinggi dan memungkinkan aksesnya informasi apapun secara cepat. Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Menentukan Cita Cita Mengapa Polstranas Merupakan Suatu Kebijakan Nasional Dalam Course Hero Source Hal ini tentu membuat produk-produk buatan masyarakat Indonesia menjadi kalah saing di pasaran. Menghadapi Era Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pdf Pdf Source Tentu pemerintah harus memikirkan strategi guna meningkatkan daya jual produk-produk dalam negeri. Politik Strategi Nasional Politik Strategi Nasional Sesuai Dengan Source 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional. 2Contoh Kasus Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupannasional yang terintegrasi, berisi keuletan, dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari Kelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimana kelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teori kepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpin menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalam interpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Oleh karena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free PENGARUH ELIT POLITIK INDONESIA DALAMKEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA KELOMPOK ELIT RADIKAL ISLAM MELALUI ISUPALESTINAChatrine DeboraMahasiswi Universitas Jenderal Achmad YaniYohanes SulaimanUniversitas Jenderal Achmad YaniAbstrakKelompok kepentingan menjadi saluran bagi masyarakat dalam mengekspresikanopini atau pandangannya kepada pemerintah yang dimana partisipasi masyarakatdalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi tekanan dan menimbulkan masalahbaru untuk para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yangdiputuskan. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas bagaimanakelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesiamelalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teorikepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpinmenjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalaminterpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Teori persuasi elit politikyang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakan isu etnisdalam mencapai tujuan politiknya. sebagai kelompok penekan yang digunakandan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowi yakni Gerindradan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialisme dan penjajahanasing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukan mobilisasi massadalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan dan mempertahakan posisinyadalam masyarakat dengan penyebaran ide dan pemahaman terkait isu Islam. Olehkarena itu, upaya meredam gejolak politik dalam negeri dan mempertahankankepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktif dalam perpolitikanluar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yang diinginkan olehmasyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikut fokus dalamperjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisi yang berusahamenurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihak yang memilikikedudukan dan pengakuan dalam Kunci Elit, kelompok kepentingan, kebijakan AbstractThe interest groups become a channel for the public to express their opinions orviews to the government where public participation in policy making can also bea pressure and cause new problems for policy makers in implementing thepolicies that are decided. In this regard, this paper discusses how Radical Islamicgroups try to influence Indonesia's foreign policy through the Palestinian will be discussed using the leadership theory proposed by Margareth whichstates that leaders become important actors in foreign policy making in theirinterpretation which is also influenced by domestic politics. Snyder's theory ofpersuasion of political elites states that political elites use ethnic issues inachieving their political goals. as a pressure group that is used and supports eachother with the Jokowi's government opposition party, Gerindra and PKS whohave the same ideas about anti-imperialism and foreign colonialism trying toincrease their influence by mobilizing the masses in order to achieve seats ingovernment and maintain their position in society by spreading ideas andunderstanding related to Islamic issues. Therefore, in an effort to reduce domesticpolitical turmoil and maintain leadership and credibility as well as to be moreactive in foreign politics, Jokowi tries to provide what is desired by the peoplewho fight for these ideas by participating in the Palestinian independencestruggle and suppressing opposition groups that trying to reduce leadership in hisgovernment that those who have a position and recognition in the Elite, interest groups, policiesPENDAHULUANKebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kebutuhan domestiknegara yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor politik domestik maupuninternasional. Kondisi politik domestik negara seperti kelompok kepentingan,opini publik, dan media massa menjadi elemen penting yang juga berpengaruhterhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Elemenpolitik domestik yang akan dibahas yaitu kelompok kepentingan yangdidefinisikan sebagai kesatuan warga negara yang berusaha untuk mempengaruhikebijakan kepentingan menjadi saluran bagi masyarakatdalam mengekspresikan opini atau pandangannya kepada pemerintah yangdimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan bisa juga menjadi1R. Meissner, 2015, “Interest Groups, Water Politics and Governance”,SpringerBriefs inEnvironmental Science VIII ,2015 8 diakses melalui 4 Januari 2019 tekanan dan menimbulkan masalah baru untuk para pembuat kebijakan dalammengeimplementasikan kebijakan yang kepentingan juga bisa mempengaruhi keputusan dalamkebijakan luar negeri yang dimana juga bisa dilatarbelakangi oleh tujuan yangingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan. Kelompok kepentinganyang dimaksud dalam tulisan ini yakni kelompok elit Islam radikal. Indonesiasebagai negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia dikenal sebagai negaratoleran yang terdiri dari keanekaragaman agama dan sebagai negara demokrasi,Indonesia memberikan ruang bagi kelompok –kelompok Islam untuk berkumpuldan mendirikan organisasi, tempat perkumpulan, bahkan partai politik di seluruhIndonesia secara bebas dan bisa mempublikasikan buku atau pandangan Islamismereka melalui berbagai media sebagai bentuk kebebasan dalam berserikat danberpikir. Alasan tersebut yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkanpotensi gerakan radikalisme di Indonesia. Ancaman radikalisme ini dibuktikandengan adanya kelompok radikal Islam di Indonesia seperti Majelis Mujahidin,Front Pembela Islam FPI, Hamas Indonesia dan yang lainnya secara aktifmendukung Islamic State IS yang memiliki tujuan membentuk suatu negaraberdasarkan sistem kekhalifahan dan mengimplemetasikan hukum jelas merupakan sebuah ancaman bagi Indonesia karena aspirasi dantujuan kelompok radikal tersebut bertentangan dengan ideologi negara dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimanakelompok Islam Radikal berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesiamelalui isu Palestina. Selanjutnya akan dibahas menggunakan teorikepemimpinan yang dikemukakan Margareth yang menyatakan bahwa pemimpinmenjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri dalaminterpretasinya yang juga dipengaruhi politik domestik. Selanjutnya, teori persuasielit politik yang dikemukakan Snyder yang menyatakan elit politik menggunakanisu etnis dalam mencapai tujuan politiknya. Penulis berasumsi bahwa elit politikkelompok Front Pembela Islam FPI berusaha menggunakan isu etnis untuk2Ibid., p. 37. menekan pemerintah dan memiliki kursi kekuasaan dalam mempengaruhi politiknegara dan dalam lingkungan PUSTAKATeori Kepemimpinan Leaders and OppositionDalam teori kepemimpinan yang dikemukakan Margaret G. Hermann andJoe D. Hagan dijelaskan bahwa persepsi dan interpretasi pemimpin dapatmempengaruhi keputusan kebijakan internasional dan domestik juga bahwa tekanan dari politik domestik negara dapat menentukanapakah negara tersebut kuat atau lemah dan menekankan kepada para pemimpinpemerintahan bahwa mereka memiliki pilihan tertentu dalam membuat kebijakanpolitik luar negeri. Peran pemimpin juga penting dalam mengintrepertasikankebijakan luar negeri karena pemimpin juga harus secara efektif bereaksi terhadaptekanan domestik dimana pemimpin bertindak sebagai aktor utama dan strategisyang berada dalam lingkup “two-level game”yakni kaitan antara domestik politikdan kondisi internasional. Dalam lingkup politik domestik, pemimpin dihadapkandengan 2 tantangan yakni membangun koalisi pendukung untuk mempertahankanotoritas atau bersaing dengan kelompok oposisi untuk dalam menghadapi hal tersebut memiliki beberapa pilihanalternatif yang pertama yakni dijelaskan bahwa pemimpin yang berusaha untukmenghindari perdebatan dalam negeri akan berusaha untuk mengakomodasikelompok oposisi dengan memberikan hal yang mereka inginkan dalam kebijakanluar negeri yang biasanya menyebabkan kebijakan yang secara keseluruhan tidakresponsif terhadap tekanan internasional dan melibatkan sedikit pemimpin dapat berupaya menggabungkan posisi domestik merekadengan mendorong sebuah kebijakan luar negeri yang dapat memobilisasidukungan baru, menekan oposisi atau juga dapat meredam G. Hermann dan Joe D. Hagan, 1998, “International Decision Making LeadershipMatters”diakses melalui Januari 2019 Dikaitkan dengan kondisi politik Indonesia, dimana Indonesia merupakannegara demokrasi dengan sistem presidensial dan multipartai. Scott Mainwaringmenyatakan bahwa kombinasi sulit seperti itu bisa menyebabkan ketidakstabilankarena beberapa alasan yang salah satunya yakni kesulitan dalam membangunkoalisi antar partai dalam demokrasi presidensial dan akan berpotensimemperburuk stabilitas demokrasi. Dalam masa transisi, pembuat kebijakanmemiliki kesempatan yang besar dalam membentuk atau membentuk ulanginstitusi sesuai dengan kepentingan yang akan dicapai. Dalam sistem presidensialdengan multipartai juga bisa menyebabkan adanya kebuntuan antara badanlegislatif yakni DPR, MPR, DPD atau eksekutif yakni presiden dan wakil presidendalam pengambilan keputusan sehingga terkadang program yang ingin dijalankanmendapat pertentangan antara pihak-pihak di dalamnya dan presiden tidak terlalumampu menyelesaikan permasalahan seperti ini. Maka dari itu biasanya partaidari presiden merupakan partai yang memiliki mayoritas dalam dalam sistem kombinasi ini presiden membentuk sendiri kabinetnyanamun hal ini tidak menjamin partai-partai tersebut akan secara teguh mendukungpemerintahan dari awal hingga selesai kekuasaan Elite PersuasionElit didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yangberdasarkan posisi strategisnya dapat mempengaruhi hasil politik secarasubstansial dan ini tidak hanya berasal dari pemimpin yang berada dijejeran politisi, senior militer, dll namun juga dari berbagai elemen masyarakatyang dikenal sebagai kelompok atau organisasi massa dan secara politis dapatmenggerakan massa. Dalam negara yang demokrasi, elit politik dapatmeningkatkan nasionalisme karena hal tersebut bisa digunakan oleh elit ataukelompok kepentingan yang berkuasa di negara dengan berusaha memanfaatkan4Scott Mainwaring, 1993, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy The DifficultCombination”, Comparative Political Studies, Vol. 262, hal. 198–228, diakses melalui Januari 20195John Higley, 2010, “Elite Theory and Elites”Handbook of Politics, 161–176. Diakses melalui pada 29 April2019. kekuatan massa untuk kepentingannya untuk menarik dukungan dari masyarakatdemi melawan rival politiknya di dalam negeri atau luar teoripersuasi elit, Snyder berasumsi bahwa konflik etnis digunakan oleh para elitpolitik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik terutama pada masapemilihan yang diprakarsai oleh para elit politik baik elit politik lama dan baruyang merasa posisi kekuasaannya terancam karena demokrasi atau karena institusipemerintah yang lemah sehingga elit politik membutuhkan cara untukmemobilisasi dukungan massa dan menggunakan isu sentimen nasionalismetersebut sebagai penggerak kelompok kepentingan yang dapat memberikandampak yang masa awal demokrasi, massa cenderung tidak merasakan bahwanasionalisme merupakan sesuatu yang penting. Namun, begitu praktik demokrasidimulai yakni pada saat partisipasi politik massa meningkat maka para elit perlumengumpulkan dukungan pemilihan dengan cara tertentu. Kaum elit politikmenyadari bahwa penggunaan nasionalisme bisa dijadikan sebagai alatpenyampaian kepentingan kelompok dengan meyakinkan publik untuk menerimaide nasionalis yang memecah seperti itu yang meningkatkanperpecahan dan rasa tidak percaya antara satu kelompok dan kelompok lain yangakhirnya digunakan oleh para elit dengan menggunakan ketidakstabilan identitasnasional tersebut untuk mempromosikan identitas masyarakat. Di beberapanegara, kaum elit lama berusaha untuk mendorong adanya perubahan ataumenekan para elit baru untuk membuat perubahan yang mereka klaim bahwamereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dan nasionalisme didefinisikan sebagai sebuah doktrin dimanasekelompok orang yang melihat dirinya berbeda dari aspek kebudayaan, sejarah,institusi, atau prinsip yang seharusnya memerintah mereka dalam sistem politikyang mengekspresikan dan melindungi perbedaan-perbedaan Snyder, From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict, New York, Norton & Company,2000, 367Ibid., 198Ibid., 22. konflik nasionalis didefinisikan sebagai sebuah aksi yang dikelola dalam lingkupbesar dengan pembenaran atau motivasi dari doktrin nasionalis. Nasionalismesebagai doktrin yang digunakan atas nama rakyat namun tidak secara sepenuhnyaoleh rakyat, memberikan jalan bagi para elit politik untuk menjadi lebih populertanpa menjadi sepenuhnya menggunakan cara yang demokratis. Nasionalismedigunakan sebagai pembenaran sebagian bentuk demokrasi dimana para elitpolitik bertindak atas nama rakyat namun tidak secara penuh bertanggung jawabkepada masyarakat. Dalam menjelaskan persuasi elit politik, Snyder menjelaskanbahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan elit politik menggunakanpersuasi nasionalisme yakni tergantung pada motivasi dan peluang para elit politikdimana motivasi para elit politik tergantung kepada bagaimana penyesuaiankepentingan mereka terhadap kondisi yang lebih demokratis atau lebih tepatnyabagaimana mereka merasa terancam karena demokrasi tersebut dan peluang yangada yakni tergantung kepada karakter dari institusi politik negara pada saatpartisipasi politik semakin Pada negara yang memiliki partisipasipolitik yang kecil, institusi administratif yang lemah, kondisi ekonomi dan sosialyang tidak stabil, dan partai politik yang lemah maka para elit nasionalis lebihberpeluang dalam memanipulasi urusan politik dan memunculkan mempromosikan nasionalisme etnis, ide menjadi hal pentingkarena menjadi unsur pembentukan aksi kolektif melalui pembentukan kelompokyang dibutuhkan oleh nasionalis untuk mencapai kepentingannya dan dapatdimulai dengan kelompok yang dapat memberikan keuntungan bersama sebagaiinti dari aksi kolektif yang lebih luas. Kelompok inti tersebut bisa berasal dariberbagai kalangan termasuk elit ekonomi, agama atau budaya, dll yang keduanyasemakin meningkatkan kepercayaan bersama dengan adanya interaksi di berbagaiaksi bersama. Aksi kolektif yang dilakukan keduanya mengharapkan adanyakeuntungan baik secara pribadi maupun bersama yang dimana kelompok intitersebut memberikan sumber daya dan kampanye persuasif yang berartimenjanjikan mereka sebuah keuntungan-keuntungan tambahan seperti kekuasaan tertentu, hak istimewa, subsidi atau proteksionisme aktivitas mereka dan menjagaakivitas yang biasa mereka propaganda dan hasutan nasionalis sebagai pilihan yangdibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk upaya pengembangan pergerakan massanasionalis. Sebagai mana elit politik dapat memanipulasi pemilihan umum, elitjuga dapat memanipulasi media massa yang menyebabkan massa berhasildipengaruhi karena adanya struktur pasar ide yang terdapat kontrol terhadapsumber informasi yang dimana monopoli informasi yang dilakukan oleh elitpolitik dan segmentasi dalam penyampaian informasi dimana saat populasimasyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi maka elit politik dapat mengontrolsumber informasi yang merupakan negara demokrasi dengan populasi terbesar keempatdi dunia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi agama, sosial, danbudaya. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan banyaknya jumlah warganegara, di satu sisi hal ini bisa menjadi nilai tambah untuk menjadi ciri Indonesiasebagai negara yang demokratis dan beranekaragam. Namun di satu sisi lainmenjadi tantangan bagi Indonesia karena banyaknya populasi yang berasal darilatar belakang yang berbeda tersebut juga membawa identitas dan kepentinganyang berbeda. Masyarakat yang beragam secara etnis dan terintegrasi dengan baiktentu saja diinginkan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa beberapa negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasipresidensial dan sistem multipartai, seperti yang dikemukakan Scott bahwa hal inibisa menjadi faktor ketiakstabilan politik demokrasi dalam negeri karenabanyaknya perbedaan kepentingan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahanyang juga bisa menghambat pengambilan keputusan kebijakan terutama daripihak oposisi pemerintah yang berkuasa di Indonesia sekarang yaknipemerintahan Joko Widodo Jokowi. Sistem multipartai dan presidensial yang diimplementasikan di Indonesia masih dalam proses menjadi negara demokrasiyang stabil karena dalam dekade sebelumnya demokrasi tidak menjadi sistempolitik yang digunakan di Indonesia dan keadaan demokrasi di Indonesia masihdalam perkembangan. Hal ini yang melatarbelakangi adanya tindakan dan usahayang dilakukan oleh pihak-pihak oposisi pemerintah yang memiliki tujuan untukmenjatuhkan pemerintah dan berusaha memiliki posisi kekuasaan dalam kursipolitik upaya tersebut, elit politik menggunakan berbagai cara agar dapatmencapai kepentingannya dengan menggunakan isu etnis atau proses pencapaian kepentingan tersebut tidaklah mudah danmembutuhkan dukungan dari berbagai masyarakat, elit politik dalam hal ini FrontPembela Islam FPI menjadi instrumen elit partai politik oposisi presiden Jokowiyakni partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dengan koalisi partai lainyakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, dll. yang jika dilihat dari kepentingannyayakni membutuhkan dukungan massa untuk menekan pemerintahan Joko Widodoyang sedang berkuasa ditambah dengan ambisi untuk menjadi presiden Indonesiapada pemilihan umum presiden 2019 setelah beberapa kali gagal dalam hasilpemilihan umum presiden di beberapa tahun belakangan dan memperluaspengaruhnya dalam masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memiliki latar belakangmiliter serta berkaitan dengan presiden diktator Indonesia yakni Soeharto yangdiasumsikan juga mendapat dukungan dari para elit militer terdahulu yangberharap untuk mengembalikan sistem yang lebih otoriter dan peran militer dalamnegara menjadi lebih radikal Islam Front Pembela Islam FPI merupakan organisasiberlandaskan Islam yang menjungjung kesatuan dan persaudaraan umat Islam danmemiliki obsesi memberlakukan syariat Islam serta menolak segala sesuatu yangberhubungan dengan dunia Barat terutama imperialisme Barat. Organisasi Islamini semakin menjadi perhatian masyarakat Indonesia pasca reformasi karenasifatnya yang anarkis dan aksi-aksi yang ditimbulkan menumbuhkan ketakutan12 Paul Marshall, 2017, “Political Islam in Indonesia”, diakses melalui 21 Januari yang akhirnya mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Walaupun banyakmenimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dilihat sebagai ancaman terhadapideologi Indonesia, namun nampaknya pemerintah dan polisi seakan menutupmata terhadap hal ini. Pengamat menyatakan bahwa ada kecurigaan bahwa polisimenutup mata atau terlibat dalam hal ini karena polisi mendapatkan uang untukperlindungan aktivitas tersebut dan International Crisis Group menyatakan bahwamereka mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah pejabat senior kepolisianIndonesia dan militer yang terkait dengan organisasi FPI dan terkadangmemungkinkan FPI untuk melakukan otoritas semi-resmi Indonesia, elit kelompok radikal Islam yakni Front Pembela Islamdapat dikatakan berhasil dalam mempengaruhi politik Indonesia karena aksiprotes tahun 2016 silam terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki TjahajaPurnama atau Ahok, yang diduga “melecehkan Islam” dengan menggunakansentimen etnis dan berusaha menekan pemerintah demi mencapai tersebut dikelola oleh Front Pembela Islam dan menjadi mobilisasi terbesarpada tahun tersebut yang dimana kurang lebih 200,000 orang berkumpul terdiridari banyak kalangan yang kebanyakan melabeli dirinya sebagai penyebaran ide-ide tersebut terdapat beberapa tahap yakni budidayayakni upaya menghasilkan orang-orang yang percaya pada ide, lalu interaksiyakni merangkul dan membawa Islam untuk mengambil isu untuk menegakkankepentingan, dan asumsi kekuasaan dan berkuasa yakni untuk pembentukanpemerintah, penerapan Islam dan menyebar untuk mendapat bantuan dari anggotapolitisi dan militer dan penyebaran ide melalui media sosial, seminar, demonstrasipublik, pendekatan kepada organisasi mahasiswa, International Crisis Group ,2008, “Indonesia Implications of the Ahmadiyah Decree” diaksesmelalui impl Januari 201914 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi, 2010, “MenghidupkanKembali Kekhalifahandi Nusantara Hizbut Tahrir Indonesia HTI,Strategi Mobilisasi DanDampaknyabagi Indonesia” diakses melalui 30 April Mobilisasi massa dengan penyebaran ide dan pemahaman tersebutdilakukan dengan cara pendekatan melalui media online seperti website danmedia sosial yang dimana dalam hal ini FPI sendiri memiliki website sendiri danmenggunakan aplikasi Facebook dengan akun FPI dalam penyebaran itu juga melakukan seminar dengan khotbah di depan khalayak ramai sertamelakukan demonstrasi publik untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidaksesuai dengan kepentingan mereka dan juga menekankan adanya peningkatansolidaritas umat Muslim di seluruh dunia terkait isu Palestina dan isu dilihat bahwa hal ini dilakukan sebagai upaya memperoleh dukungan danpengakuan dari Muslim Indonesia terkait tindakan mereka walaupun memangtidak mewakili kepentingan seluruh Muslim Indonesia, namun hal ini juga untukmempromosikan pentingnya khalifah Islam dan perlindungan sesama Muslim didunia sebagai mana tujuan dan pandangan FPI dalam upaya mengumpulkan dan mengendalikan massa, FPIdalam upaya dakwahnya membentuk Lembaga Dakwah Front melakukanberbagai kegiataan keagamaan dan pengabdian masyarakat dengan memberikanbantuan-bantuan dan pengajaran mengenai Islam kepada masyarakat yang jugabisa dilihat sebagai upaya pembentukan citranya yang positif di itu juga lembaga ini mengadakan kaderisasi untuk pencarian bibit-bibitorang yang akan direkrut dengan proses pendidikan dan latihan ini dapat dilihat sebagai dua proses sekaligus yakni budidaya daninteraksi yang bertujuan membentuk ide pandangan serta merangkul kepadatujuan yang diinginkan organisasi. Pada tahap yang ketiga inilah, dimana saatsudah direkrut dan memiliki dasar yang sama dengan pandangan organisasi makaakan diarahkan kepada pembentukan dan penerapan yang lebih luas di luarorganisasi yakni terjun ke lembaga atau partai politik pemerintahan. Menyadaripentingnya posisi dan kepentingan yang ingin dicapai, FPI memperluaskoneksinya dengan pengiriman anggota-anggotanya ke lembaga pemerintahan15 Arip Rahman Hakim, 2014, “Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam MentransformasikanNilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat”, diakses melalui pada 30 April 2019 agar bisa berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan ide-ide dan perekrutan yang terbuka ini dapat dilihat sebagai upayaFPI untuk membuat anggota-anggota yang terdiri dari simpatisan, anggota yangsudah terikat, dan anggota yang dikirim ke posisi pemerintahan bisa semakinmemperluas pengaruh organisasi FPI dalam masyarakat dan mencapaimewujudkan masyarakat Islami. Tujuan dari penyebaran ide tersebut yakni untukmemberikan pemahaman untuk nantinya akan dapat membela atau mendukungsaat tenaganya dibutuhkan yakni untuk mobilisasi massa..Aksi mobilisasi kaum elit politik yang terdiri dari dukungan partai dananggota FPI tersebut berpengaruh sangat luas hingga banyak mencuri perhatiandunia internasional termasuk Organisasi Hak Asasi Manusia Internasionaltermasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan bahwaperlu ada pemeriksaan ulang terhadap kasus “penghinaan agama”tersebut danberpendapat bahwa keputusan memenjarakan Ahok akan merusak reputasiIndonesia untuk toleransi dan pluralisme agama, dan mendesak negara itu untukmencabut undang-undang penistaan agama yang tidak adil Selainmenyita perhatian internasional, mobilisasi besar-besaran tersebut jugamempengaruhi presiden Joko Widodo yang batal untuk mengunjungi Australiakarena keadaan domestik politik yang sedang kaitannya dengan pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara,dapat dilihat bahwa faktor domestik politik juga dapat mempengaruhipengambilan kebijakan luar negeri bagi pemimpin negara. Dalam hal ini yakni elitkelompok kepentingan Front Pembela Islam FPI yang menggunakan isu etnisuntuk mendapat dukungan mobilisasi massa dan juga legitimasi dukungan besardari masyarakat. Isu etnis dipakai oleh para elit kelompok kepentingan sebagaisenjata untuk memegang kekuasaan politik dan menghasut permusuhan terhadapkelompok lain untuk meningkatkan daya saing politik. Hal ini didukung dengantekanan kondisi domestik negara yang memberikan peluang kepada elit politikuntuk menghidupkan sentimen nasionalis karena elit politik merasa perlu16 The Jakarta Post, 2017, “Ahok conviction tarnishes Indonesia’s image Amnesty International”,diakses melalui 21 Januari 2019 menambah dan mendapat aliansi massa untuk mempertahankan kondisinya Front Pembela Islam dalam mempengaruhi masyarakat dilakukansecara dengan agresif, yang dimana dikatakan bahwa dalam mempengaruhimasyarakat sosial secara keseluruhan dimana semakin kuat dan semakin agresifkelompok-kelompok tersebut maka akan semakin tinggi pula kecenderungannegara “mengalah” terhadap agresi Hal ini yang menjadi ancamankarena jika mobilisasi dan upaya mempengaruhi opini masyarakat tersebutsemakin meluas dan mendalam kepada kelompok-kelompok masyarakat, makaakan tercipta perpecahbelahan dalam masyarakat yang semakin membuatmasyarakat bersimpati sekaligus percaya terhadap propaganda tersebut yangakhirnya dikhawatirkan bisa menciptakan gerakan-gerakan penekan pemerintahyang lebih besar, kuat, dan menciptakan ketidakstabilan politik di keadaan dimana partai politik dan lembaga institusi negara yangtidak stabil dan lemah, serta banyak kepentingan yang akhirnya menciptakanterbentuknya koalisi. Koalisi partai Gerindra, PKS, dll sudah terlihat sejak tahun2014 dimana pada masa tersebut calon presiden Prabowo mencalonkan dirinyanamun mengalami kekalahan dan menjadi partai oposisi pemerintahan dengan pemerintahan Jokowi yang dimulai tahun 2014, sebenarnyakemenangannya didukung oleh berbagai partai politik yang bergabung sebagaikoalisi partai pendukung pemerintah yang disebut dengan partai Koalisi IndonesiaHebat yang terdiri dari PDI-Perjuangan,Golkar, Partai Amanat Nasional PAN,PKB, PPP, Partai Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo yang jika ditotalkanmemiliki 68,9% kursi di parlemen. Sedangkan dari partai oposisi yang bergabungdalam Koalisi Merah Putih yang pada awalnya terdapat Golkar, pada pemilihanumum presiden 2014 memilih untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat danmenyisakan partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total 20,1%kursi di parlemen. Seperti yang dikemukakan oleh Scott bahwa kombinasi antarasistem multipartai dalam sistem presidensial sangat sulit dan berisiko karenapartai dalam kabinet tidak bisa secara teguh mendukung pemerintahan. Hal ini17 Jack 1991, Myths Of Empire Domestic Politics And International Ambition, Ithaca, Cornell University Press diakses melalui Januari 2019 terlihat bahwa pada pemerintahan Jokowi, anggota parlemen dari Partai AmanatNasional PAN menunjukkan ketidakselarasan dan ketidaksetujuan terhadappemerintahan Jokowi. Selanjutnya hal ini semakin ditekan dengan pimpinanlegislatif yang dipimpin oleh partai oposisi yakni Gerindra dengan Fadli Zon,Fahri Hamzah dari PKS yang menunjukan oposisinya terhadap pemerintahdengan kritik-kritik terhadap kebijakan yang diambil Jokowi termasuk jugamengenai isu-isu luar negeri seperti Uighur, Rohingya, atau menurut teori persuasif elit, kelompok-kelompok elit yangtersisa dari lingkaran penguasa rezim lama, banyak di antaranya yang memilikikepentingan, bersaing untuk kekuasaan dan dengan elit baru yang mewakilikekuatan demokrasi yang meningkat. Baik elit lama dan elit baru menggunakansemua sumber daya yang dapat mereka kumpulkan untuk mengerahkan sekutumassa, melalui isu nasionalis, untuk mempertahankan posisi mereka yangterancam karena adanya demokrasi dan untuk menekan penguasa baru. Elit politikmenggunakan kekuasaan mereka dalam institusi politik untuk menciptakan alatkaki tangan, mengendalikan agenda politik, membentuk konten informasi mediadengan cara lobi melalui kelompok Pembela Islam dijadikan sebagai kelompok penekan yang digunakanpara elit politik dalam hal ini yakni elit politik dari partai Gerindra yang dipimpinoleh Prabowo, koalisi partainya yakni partai Keadilan Sejahtera, serta pihaklainnya. Isu nasionalisme yang diangkat yakni Isu Palestina yang dimana terdapatkesatuan ide antara partai koalisi dan massa dari kalangan Islam konservatif yangjuga fokus pada pengecaman segala bentuk dominasi dan imperialisme bangsaBarat dalam suatu negara dan memperjuangkan hak-hak Muslim Indonesia dan diseluruh dunia. Dengan menggunakan dasar kesatuan ide tersebut, elit politikmembutuhkan aksi bersama yang efektif dengan memobilisasi sentimen nasionalyakni Isu Palestina yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat bukanmerupakan isu wilayah namun menganggap hal tersebut sebagai isu agama danupaya Barat dalam mendominasi kekuasaan di wilayah Edward D. Mansfield and Jack Snyder, 1995, “Democratization and the Danger of War”,International Security, Vol. 20, No. 1, diakses melalui 21Januari 2019 Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaanIndonesia pada masa awal kemerdekaan setelah dijajah bangsa asing sehingadirasa perlu juga untuk mendukung Palestina dalam penyelesaian konflik wilayahtersebut. Isu Palestina juga merupakan isu yang sudah lama terjadi dan sebenarnyaperan dan perhatian Indonesia sudah ditunjukkan sejak lama karena dapat dilihatdari Indonesia dalam kebijakan luar negerinya yang bebas aktif dan turut sertadalam menciptakan perdamaian, keadilan, dan tidak adanya penjajahan di dunia,memberikan perhatian terhadap isu Palestina termasuk dalam forum multilateraldan Indonesia secara konsisten mendukung perlindungan hak-hak rakyat Palestinatermasuk mendukung kemerdekaan Indonesia bahkan menjadi tuanrumah dalam International Conference on the Question of Jerusalem yangdimana bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam sebagai upayamembahas mengenai upaya dukungan terhadap resolusi penyelesaian dengan isu tersebut, elit politik menggunakan sentimennasionalisme tersebut untuk memobilisasi massa melalui FPI dengan adanyagerakan protes FPI melalui “Aksi Bela Palestina”yang didukung ribuan massayang bisa menjadi perhatian pemerintah karena hal tersebut bisa menjadi tekanandalam negeri yang bisa semakin meluas. Melihat kepada teori kepemimpinan dariMargareth dalam Leaders and opposition, Jokowi memiliki persepi daninterpretasi sendiri dalam menghadapi tekanan domestik dalam negara terutamakarena adanya kelompok oposisi dalam pemerintahannya ditambah kelompokkepentingan yang berusaha menjatuhkan kredibilitas dan kekuasaannya sebagaipemimpin di kaitannya dengan isu Palestina dan kondisi domestik tersebut,Jokowi menyatakan bahwa dalam masa-masa politik terutama dalam masapemilihan umum presiden, banyak aktor politik yang menggunakan “PolitikSontoloyo”dan “Politik Genderuwo” yakni politik tidak sehat yang ditujukanuntuk menarik simpati masyarakat menggunakan politik yang tidak sehat,propaganda penyebaran kebencian, penyebaran ide-ide yang memecah belah19 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, “Isu Palestina”, diakses melalui 21 Januari 2019 Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berusaha memberi peringatanbaik kepada masyarakat atau lawan politiknya untuk tidak menggunakan isu-isuagama untuk memecah belah negara dikarenakan motivasi politik. Berkacakepada tekanan-tekanan dari kelompok kepentingan dan partai oposisi dalampemerintahannya, Jokowi berusaha mempertahankan kekuasaan dan menunjukankredibilitasnya dengan menekankan pada kebijakan luar negeri Indonesia bahwaIndonesia yang akan terus memperhatikan, ikut berperan dan mendukung dalampenyelesaian konflik di ini salah satunya ditunjukkan Indonesia dengan menyatakanketidaksetujuannya terhadap pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat keYerusalem dan juga menyatakan perlawanan kuat mengenai rencana pemindahankedutaan besar Australia ke Yerusalem. Pemerintahan presiden Joko Widodo jugamenunjukan solidaritas untuk Palestina dengan menekankan kepada Australiabahwa keputusan memindahkan kedutaan besar tersebut bisa saja melahirkanketegangan hubugan antar kedua negara jika Australia masih bersikerasmemindahkan Selanjutnya, sejak terpilih menjadi anggota tidaktetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK-PBB mulai Januari2019-Desember 2020, Indonesia menekankan bahwa isu Palestina terkait denganupaya memerdekakan Palestina dan perlindungan hak sipilnya akan menjadibagian dalam proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dankeamanan internasional sesuai mandat PBB serta menegaskan bahwa isu Palestinaakan menjadi perhatian Indonesia selama masa CNN Indonesia, 2018, “Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi” diaksesmelalui Januari 201921 Olivia Tasevski, 2018, Jakarta and Jerusalem Australia's Israel Embassy Decision diaksesmelalui 21Januari 201922 Dian Septiari, 2018, Support for Palestine remains top priority, diakses melalui Januari 2019 KESIMPULANBerdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok elitdalam hal ini kelompok Front Pembela Islam sebagai kelompok penekan yangdigunakan dan saling mendukung dengan partai oposisi pemerintahan Jokowiyakni Gerindra dan PKS yang memiliki kesamaan ide mengenai anti imperialismedan penjajahan asing berupaya memperbesar pengaruh dengan melakukanmobilisasi massa dalam tujuannya mencapai kursi di pemerintahan danmempertahakan posisinya dalam masyarakat dengan penyebaran ide danpemahaman terkait isu Islam. Isu etnonasionalisme yang digunakan tersebutdisebarkan melalui media online dan upaya dakwah di berbagai tempat kepadaberbagai lapisan masyarakat untuk menanamkan ide pemahaman terkait isu Islamdan kolonialisasi Barat di politik partai oposisi nasionalis dan agamis yakni Gerindra dan PKSjuga menggunakan isu etnis yang memecah belah masyarakat dengan motivasimemobilisasi massa untuk menekan pemerintah dan berupaya mempromosikandiri sebagai pembawa solusi terhadap permasalahan Muslim yang dikenalmasyarakat yakni isu Palestina. Terkait dengan kondisi politik domestik Indonesiadimana terdapat partai oposisi dan kelompok kepentingan yang berusahamemengaruhi kepemimpinan pemerintahan yang sedang berjalan, PresidenJokowi sebagai pemimpin Indonesia menekankan bahwa isu nasionalisme yangdigunakan elit politik tersebut merupakan isu dengan tujuan memecah belah danterkait isu Palestina, Indonesia akan menekankan dalam keanggotaan tidaktetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk konsentrasiupaya memerdekakan Palestina dan memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dari halini dapat dilihat bahwa dalam upaya meredam gejolak politik dalam negeri danmempertahankan kepemimpinan serta kredibilitasnya serta untuk semakin aktifdalam perpolitikan luar negerinya, Jokowi berusaha memberikan apa yangdiinginkan oleh masyarakat yang memperjuangkan ide-ide tersebut dengan ikutfokus dalam perjuangan kemerdekaan Palestina dan menekan kelompok oposisiyang berusaha menurunkan kepemimpinan dalam pemerintahannya bahwa pihakyang memiliki kedudukan dan pengakuan dalam pemerintahan. DAFTAR PUSTAKACNN Indonesia. 2018. “Genderuwo - Sontoloyo dan Lunturnya Politik SimbolJokowi” diakses melalui 21Januari 2019.Hakim, Arip Rahman. 2014. “Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalamMentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat”,diaksesmelalui 30 April 2019.Hermann, Margarett dan Hagan, Joe. 1998. “International Decision MakingLeadership Matters.” diakses melalui Januari 2019.International Crisis Group .2008. “Indonesia Implications of the AhmadiyahDecree.” diakses melalui 21 Januari 2019.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. “Isu Palestina.” diaksesmelalui 21 Januari 2019.Mainwaring, Scott. 1993. “Presidentialism, Multipartism, and Democracy TheDifficult Combination.”Comparative Political Studies, Vol. 262, diakses melalui 21Januari 2019.Mansfield, Edward and Snyder, Jack. 1995. “Democratization and the Dangerof War.” International Security, Vol. 20, No. 1. diakses melalui 21 Januari 2019.Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Pengkajian Strategi. 2010.“Menghidupkan Kembali Kekhalifahandi Nusantara Hizbut TahrirIndonesia HTI,Strategi Mobilisasi Dan Dampaknyabagi Indonesia”diakses melalui 30 April 2019 Marshall, Paul. 2017. “Political Islam in Indonesia”,diakses melalui 21 Januari 2019.Meissner, R. 2015. “Interest Groups, Water Politics and Governance.”SpringerBriefs in Environmental Science VIII ,2015 8 diakses melalui 4 Januari 2019.Septiari, “Support for Palestine Remains Top Priority.” diaksesmelalui 21 Januari 2019.Snyder, Jack. From Voting to Violence Democratization and NationalistConflict, New York, Norton & Company,2000, Jack. 1991. “Myths Of Empire Domestic Politics And InternationalAmbition”. Ithaca, Cornell University Press. diakses melalui 21 Januari 2019Tasevski, Olivia. 2018. “Jakarta and Jerusalem Australia's Israel EmbassyDecision” diakses melalui 21 Januari 2019The Jakarta Post. 2017. “Ahok Conviction Tarnishes Indonesia’s Image AmnestyInternational.” diakses melalui 21 Januari 2019. Louis Harlianto Wicaksono Muhammad Fauzan AlamariThe wave of refugees that was initiated by the Arab Spring phenomenon has increased the number of refugee arrivals in Italy starting in 2015. Refugees from North Africa who use the Central Mediterranean Route to reach mainland Italy pose a new threat to the Italian government related to the refugee crisis that occurred. The anti-refugee stance formed by the Italian government which was implemented through the Closed Port Policy and the Salvini Decree-Law on Immigration is a policy that was formed after the victory of the right-wing party in Italy. Italy's repressive policies, which exclude international law from the 1951 Convention and the European Union's CEAS on the issue of refugees, become an interesting topic to study how the domestic. level has a major influence on the rejection of refugees by the Italian government. In explaining how the role of the domestic level influences foreign policy, the author uses the concept of Neoclassical Realism by Gideon Rose which is supported through a qualitative method approach with data collection techniques in the form of literature studies. Based on the discussion and analysis, there are three points on how the domestic level plays a major role in the policy of rejecting refugees from North Africa. First, the use of the Put Italian First identity as a nationalist spirit generator by Salvini. Second, there is pressure from interest groups and parties to adopt their interests. Third, the anti-refugee factor of Salvini's leadership made the government exclude international law on refugees. Scott MainwaringABSTRACT This paper argues,that the combination,of a multiparty system,and a presidential system,is inimical to stable democracy.,The paper,presents,empirical evidence,that shows,that few 4 of 25 stable democracies,have,presidential systems. Several,features,of presidential systems,contribute to explaining,why,so few have,become,stable democracies;,this paper,focuses,particularly on the possibility that presidential systems are more prone to immobilism, weak executive power, and destabilizing executive/legislative conflict than parliamentary,systems. The paper then shows,that among all of the cases past or present of stable presidential democracy, only one—the Chilean—had a multiparty system. In presidential democracies, two-party systems are more capable,of avoiding immobilism,and,intense legislative/executive conflict because,they facilitate the formation of a government with a majority or close to it in congress, and also because ideological polarization is less likely with only two parties. RESUMEN Richard MeissnerThe book investigates the role interest groups have played over the years to influence the governments of Lesotho and South Africa, the World Bank and project implementation authorities in changing some policy aspects of the Lesotho Highlands Water Project LHWP. Some of the issues being agitated by the interest groups are the resettlement of villagers where some of the dams for the projects are being constructed. The author argues that interest groups and individuals have the ability to influence the above-mentioned institutions and to such an extent that water politics and governance is not the domain of state institutions only. Margaret HermannJoe D. HaganIn the post-Cold War world, understanding the dynamics of decision making could be key to predicting the behavior of states. Political pressures at home can have a significant impact upon how leaders formulate their policies abroad. Find out why Margaret Thatcher and Fidel Castro have more in common than you might Wolf is Assistant Professor of Political Science at Martin Luther University, Halle-Wittenberg. Erich Weede is a Professor of Sociology at the University of Cologne, Germany. He is European editor of International Interactions, and the author of Economic Development, Social Order, and World Politics Boulder Lynne Rienner, 1996. He has been President of the Peace Science Society International, Vice President International of the International Studies Association, and Visiting Professor of International Relations at the Bologna Center of the Johns Hopkins University. Andrew J. Enterline is a doctoral candidate in international relations at Binghamton University. His dissertation research examines the impact of regime changes, leadership changes, and political instability on interstate conflict. Edward D. Mansfield is Associate Professor of Political Science at Columbia University and author of Power, Trade, and War Princeton University Press, 1994. Jack Snyder is Professor of Political Science and Director of the Institute of War and Peace Studies at Columbia University. His most recent book is Myths of Empire Cornell University Press, 1991. He thanks Kathy Barbieri, Lynda R. Curtis, Michael D. McDonald, Glenn Palmer, David R. Pattee, Rose Sherick, and Eduard A. Ziegenhagen for their assistance and encouragement, and two anonymous reviewers for helpful comments. He is particularly indebted to Stuart A. Bremer for his critical comments, technical advice, and support. They thank Robert Jervis and Hendrik Spruyt for comments; Sergei Tikhonov for assistance with computer programming; and the Harry Frank Guggenheim Foundation for financial support. 1. Edward D. Mansfield and Jack Snyder, "Democratization and the Danger of War," International Security, Vol. 20, No. 1 Summer 1995, pp. 5-38. Subsequent references to this article are in parentheses in the text. 2. To be listed as a "free" country, a state has to register between and on the Freedom House scale which stretches from to See Freedom House, Freedom in the World The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties New York Freedom House, 1989-94. A useful overview of military conflicts after the Cold War's ending is given by Peter Wallensteen and Karin Axell, "Conflict Resolution and the End of the Cold War, 1989-93," Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 3 August 1994, pp. 333-349; and Peter Wallensteen and Margareta Sollenberg, "After the Cold War Emerging Patterns of Armed Conflict 1989-94," Journal of Peace Research, Vol. 32, No. 3 August 1995, pp. 345-360. 3. By "rapid progress towards democracy" I mean an average improvement of more than in the combined Freedom House ratings over a three-year period. Using only the index for political rights has no effect on the classification of states with regard to the speed of their democratization. For the years prior to independence of a new state, I have used the figures for its parent state. Russian involvement in interstate hostilities refers to the participation of Russian forces in the military conflicts in Georgia Abkhazia and Moldova. 4. Among this group of states which moved more slowly or not at all towards democracy are also the two pairs of states which, as Mansfield and Snyder put it, "have found themselves at war while experimenting with varying degrees of partial electoral democracy" p. 6. According to the Freedom House ratings, however, political rights in three of these countries improved only modestly in the years preceding their war involvement. In Serbia, the initiator of the Serbo-Croat war of 1991-92, Freedom House registered no improvements at all between 1988 and 1991. 1. Dina A. Zinnes, "Why War? Evidence on the Outbreak of International Conflict," in Ted Robert Gurr, ed., Handbook of Politcal Conflict New York Free Press, 1980, p. 359. 2. Nils Petter Gleditsch, "Geography, Democracy, and Peace," International Interactions, Vol. 20, No. 4 1995, pp. 297-323. 3. See, for example, Lewis F. Richardson, Statistics of Deadly Quarrels Chicago Boxwood and Quadrangle, 1960; J. David Singer and Melvin Small, The Wages of War New York Wiley, 1972; Quincy Wright, A Study of War, 2nd ed. Chicago University of Chicago Press, 1965. 4. See, for example, Gary Goertz and Paul...Genderuwo -Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi" diakses melaluiCnn IndonesiaCNN Indonesia. 2018. "Genderuwo -Sontoloyo dan Lunturnya Politik Simbol Jokowi" diakses melalui 21 Januari 2019.Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalamArip HakimRahmanHakim, Arip Rahman. 2014. "Pencitraan Laskar Pembela Islam FPI dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Islam di Tengah Masyarakat", diakses melalui 0RAHMAN% 30 April 2019.Political Islam in IndonesiaPaul MarshallMarshall, Paul. 2017. "Political Islam in Indonesia", diakses melalui 21 Januari 2019.Support for Palestine Remains Top PriorityDian SeptiariSeptiari, "Support for Palestine Remains Top Priority." diakses melalui 21 Januari 2019.

Selanjutnya kita akan mempelajari berbagai model konsumen menurut empat pandangan berikut : ( 1 ) pandangan ekonomi, ( 2 ) pandangan pasif, ( 3 ), pandangan kognitif, ( 4 ) pandangan emosional. PANDANGAN EKONOMI. Dalam bidang ekonomi teoritis, yang menggambarkan dunia persaingan sempurna, konsumen sering dikategorikan sebagai

Tentu saja negara lain dapat mempengaruhi politik dan strategi nasional. mislakan dengan banyaknya produk uar yang masuk ke dalam negeri ini membuat pemerintah harus bisa memutar otak untuk menstabilkan ekonomi indonesia agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk uar. bagaimana membentuk strategi agar produk dalam negeri tetap menjadi pilihan sebagai produk kebutuhan pokok yang tidak tergantikan dengan produk luar. bagai mana beras impor dapat berkurang penjualannya dengan adanya beras dalam negeri dengan harga yang lebih rendah tapi tetap memiliki kualitas yang baik. pemerintah perlu menyusun strategi agar hal tersebut dapat terwujud. itu adalah salah satu contoh bahwa negara luar dapat mempengaruhi polstranas.

. 139 418 176 149 30 36 199 467

apakah negara luar dapat mempengaruhi polstranas